Model Asuransi Kesehatan di Berbagai Negara

Assalamu'alaikum gais... :D

Alhamdulilah bisa ngepost lagi setelah sekian lama agak suwung, nah kali ini kita mau share mengenai model-model askes di berbagai negara. Negara kita ini kan sudah menerapkan berbagai model asuransi sampai sekarang yang terakhir ini adalah Jaminan Kesehatan  Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS.

Mari kita sekedar belajar dan sedikit mambandingkan dengan model askes di negara lain yang sudah mulai shutlle mengcover peserta asuransinya.. :D

Berikut ini adalah materi dari ibu dosen saya tercinta, Ibu Chriswardani S. sosok yang sangat inspiratif dan care ini lah yang menjadikan beliau sebagai salah satu dosen yang bisa dikatakan ngangenin bagi anak-anak bimbingannya. Semoga selalu sukses dan segala hal yua ibu...

MODEL  JAMINAN  SOSIAL  DAN  JAMINAN  KESEHATAN 

DI  BEBERAPA NEGARA

(disadur  dari Naskah Akademik  RUU SJSN  tahun 2003)

Oleh : Chriswardani S

(FKM UNDIP)

1. MALAYSIA :

Sebagai negara persemakmuran, sistem jaminan sosial di Malaysia berkembang lebih awal dan lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan sistem jaminan sosial di negara lain di Asia Tenggara.

Pada tahun 1951 Malaysia sudah memulai program tabungan wajib pegawai untuk menjamin hari tua (employee provident fund, EPF) melalui Ordonansi EPF. Seluruh pegawai swasta dan pegawai negeri yang tidak berhak atas pensiun wajib mengikuti program EPF. Ordonansi EPF kemudian diperbaharui menjadi UU EPF pada tahun 1991. Pegawai pemerintah mendapatkan pensiun yang merupakan tunjangan karyawan pemerintah. Selain itu, Malaysia juga memiliki sistem jaminan kecelakaan kerja dan pensiun cacat yang dikelola oleh Social Security Organization (SOCSO). Oleh karena pemerintah federal Malaysia bertanggung jawab atas pembiayaan dan penyediaan langsung pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, maka pelayanan kesehatan tidak masuk dalam program yang dicakup sistem jaminan sosial di Malaysia.

Sektor informal merupakan sektor yang lebih sulit dimobilisasi. Namun demikian, dalam sistem jaminan sosial di Malaysia, sektor informal dapat menjadi peserta EPF atau SOCSO secara sukarela. Termasuk sektor informal adalah mereka yang bekerja secara mandiri dan pembantu rumah tangga. Karyawan asing dan pegawai pemerintah yang sudah punya hak pensiun juga dapat ikut program EPF secara sukarela. 

Didalam penyelenggaraannya, masing-masing program dan kelompok penduduk yang dilayani mempunyai satu badan penyelenggara. Program EPF dikelola oleh Central Provident Fund (CPF), sebuah badan hukum di bawah naungan Kementerian Keuangan. Lembaga ini merupakan lembaga tripartit yang terdiri atas wakil pekerja, pemberi kerja, pemerintah, dan profesional. Untuk tugas-tugas khusus, seperti investasi, lembaga ini membentuk Panel Investasi. Penyelenggaraan pensiun bagi pegawai pemerintah dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan karena program tersebut merupakan program tunjangan pegawai (employment benefit) dimana pegawai tidak berkontribusi. Program jaminan kecelakaan kerja dan pensiun cacat dikelola oleh SOCSO yang dalam bahasa Malaysia disebut Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Manfaat (benefits) yang menjadi hak peserta terdiri atas: (1) Peserta dapat menarik jaminan hari tua berupa dana yang dapat diambil seluruhnya (lump-sum) untuk modal usaha, menarik sebagian lump-sum dan sebagian dalam bentuk anuitas (sebagai pensiun bulanan), dan menarik hasil pengembangannya saja tiap tahun sementara pokok tabungan tetap dikelola CPF.  (2) Peserta dapat menarik tabungannya ketika mengalami cacat tetap, meninggal dunia (oleh ahli warisnya), atau meninggalkan Malaysia untuk selamanya. (3) Peserta juga dapat menarik dananya untuk membeli rumah, ketika mencapai usia 50 tahun, atau memerlukan biaya perawatan di luar fasilitas publik yang ditanggung pemerintah. (4) Ahli waris peserta berhak mendapatkan uang duka sebesar RM.1.000 -RM.30.000, tergantung tingkat penghasilan, apabila seorang peserta meninggal dunia.

 Tingkat iuran untuk program EPF dalam prosentase upah bertambah dari tahun ke tahun seperti disajikan dalam tabel berikut. Jumlah iuran tersebut ditingkatkan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan tingkat upah dan tingkat kemampuan penduduk menabung. Dalam program EPF di Malaysia, sekali seseorang mengikuti program tersebut, maka ia harus terus menjadi peserta sampai ia memasuki usia pensiun yang kini masih 55 tahun (Kertonegoro, 1998). 

Tabel 1: Perkembangan Tingkat Iuran Dana Provident Fund di Malaysia

Tahun	Iuran Tenaga Kerja	Iuran Pemberi Kerja	Total
1952 - Juni 1975	5 %	5%	10%
Juli 75 – Nop 80	6%	7%	13%
Des 80 – Des 92	9%	11%	20%
Jan 93 – Des 95	10%	12%	22%
Jan 96 -	11%	12%	23%

2. FILIPINA :

Filipina memulai pengembangan program Jaminan Sosial (JS) sejak tahun 1948 akan tetapi UU Jaminan Sosialnya (Republic Act 1161) baru disahkan pada tahun 1954. Dibutuhkan enam tahun sejak ide awal pengembangan jaminan sosial dicetuskan oleh Presiden Manuel A. Roxas di tahun 1948.  Namun demikian, UU tersebut ditolak oleh kalangan bisnis Filipina sehingga dilakukan amendemen UU tersebut dan diundangkan kembali pada tahun 1957 barulah UU JS tersebut mulai diterapkan untuk pegawai swasta.

          Pada tahun 1980 beberapa kelompok pekerja sektor informal atau pekerja mandiri mulai diwajibkan mengikuti program JS. Kemudian pada tahun 1992 semua pekerja informal yang menerima penghasilan lebih dari P.1.000/ bulan (sekitar Rp 200.000) wajib ikut.

            Selanjutnya di tahun 1993 pembantu rumah tangga yang menerima upah lebih dari P.1.000 sebulan kemudian juga diwajibkan untuk mengikuti program JS. Program JS tersebut dikenal dengan Social Security System (SSS). Pada saat ini, SSS mempunyai anggota sebanyak 23,5 juta tenaga kerja atau sekitar 50% dari angkatan kerja, termasuk diantaranya 4 juta tenaga kerja di sektor informal (Purwanto dan Wibisana, 2002).

           Untuk pegawai negeri, pemerintah Filipina menyelenggarakan program tersendiri yang disebut sebagai Government Service Insurance System (GSIS) yang dimulai lebih awal yaitu di tahun 1936 dan kini memiliki anggota sebanyak 1,4 juta pegawai negeri. Angkatan Bersenjata dan Polisi memiliki sistem jaminan sosial tersendiri yang dibiayai dari anggaran pemerintah. Kedua program jaminan sosial pegawai pemerintah, termasuk tentara lebih tepat dikatakan sebagai program tunjangan pegawai (employment benefit) dibandingkan sebagai program jaminan sosial menurut defisini universal. Pada awalnya program jaminan sosial tersebut menyelenggarakan program jaminan hari tua (old-age) kematian, cacat, maternitas, kecelakaan kerja dan kesehatan. GSIS memberikan berbagai pelayanan ekstra, selain pelayanan tersebut, seperti program pemberdayaan ekonomi dan asuransi umum (Purwanto & Wibisana, 2002).

           Tahun 1995 Pemerintah Filipina mengeluarkan Undang-Undang Asuransi Kesehatan National (RA7875) yang memisahkan program asuransi kesehatan dari kedua lembaga (SSS dan GSIS) menjadi satu dibawah pengelolaan the Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), suatu badan publik yang bersifat nirlaba (SSS, 2001).

 Manfaat yang diberikan kepada peserta SSS dan GSIS adalah (1) uang tunai selama peserta menderita sakit dan tidak bisa bekerja paling sedikit 4 (empat) hari, baik dirawat di rumah sakit dan di rumah sendiri. (2) Untuk peserta wanita yang hamil, keguguran, atau  melahirkan diberikan uang tunai sebesar antara P.24.000.-.P.31.200 (antara Rp 4,4 juta- Rp 6,2 juta). Manfaat lain yaitu : (3). Uang tunai yang dibayarkan secara lump-sum atau bulanan bagi peserta yang menderita cacat tetap, baik parsial maupun total yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja. (4) adalah jaminan hari tua (baik lump-sum maupun pensiun bulanan) ketika memasuki masa pensiun (60 tahun). (5). Jaminan kematian berupa uang tunai atau bulanan yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. (6). Jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan apabila terjadi kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja ini dapat diterima bersamaan dengan manfaat program yang lain. Untuk setiap manfaat yang berhak diterima, peserta harus memenuhi persyaratan kepesertaan tertentu (qualifying conditions).  Selain manfaat definitif, peserta juga dapat diberikan fasilitas kredit (loan) untuk menutupi kebutuhan uang tunai yang mendesak dengan bunga 6% setahun untuk pinjaman di bawah P.15.000 dan 8% setahun untuk pinjaman lebih dari P.15.000.

Iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah 8,4% sebulan (tidak termasuk iuran untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja) yang dibayar bersama antara majikan (5,04%) dan pegawai (3,36%). Batas maksimum upah untuk perhitungan iuran adalah P.12.000 (Rp 2,4 juta) sebulan. Iuran untuk jaminan kecelakaan kerja adalah 1% dengan maksium iuran sebesar P.1.000 per karyawan yang hanya dibayar oleh pemberi kerja. Besarnya iuran untuk tenaga kerja informal diperhitungkan berdasarkan besarnya pendapatan yang dinyatakan oleh calon peserta pada waktu pendaftaran dengan batas minimum sebesar P.1.000 sebulan. Untuk pekerja Filipina di luar negeri, yang dikelompokan sebagai pekerja membayar sendiri tidak melalui pemberi kerja, batas minimum penghasilan adalah P.3.000 sebulan. Untuk memudahkan perhitungan iuran, SSS mengembangkan 24 kelompok upah dan besarnya iuran untuk masing-masing kelompok upah. Iuran untuk asuransi kesehatan adalah 2,5% upah sebulan untuk menjamin biaya rawat inap saja (rawat jalan tidak dijamin). Dengan demikian total iuran menjadi 10,9% (tanpa kecelakaan kerja) dan 11,9% (dengan kecelakaan kerja). Pada GSIS, tingkat iuran lebih tinggi yaitu 12% dari pemberi kerja (pemerintah) dan 9% dari pekerja (Purwanto & Wibisana, 2002).

Untuk jaminan kesehatan dikembangkan Phil-Health yang merupakan program Asuransi Kesehatan Nasional yang kini memiliki keanggotaan lebih dari 39 juta jiwa (lebih dari 50% penduduk Filipina). Anggota Phil-Health terdiri atas 55% pegawai swasta, 24% pegawai pemerintah, 9% penduduk tidak mampu, 11% peserta sukarela (informal), dan 2% adalah peserta khusus yang tidak membayar iuran. Manfaat yang menjadi hak peserta adalah jaminan rawat inap di rumah sakit pemerintah maupun swasta dengan standar pembayaran yang sama. Pembayaran ke rumah sakit didasarkan pada sistem biaya jasa per pelayanan (fee for service) mengingat cara inilah yang kini diterima oleh rumah sakit. Pelayanan rawat jalan sementara ini belum dijamin, karena diasumsikan penduduk mampu membayar sendiri biaya rawat jalan yang tidak menjadi beban berat rumah tangga. Besarnya iuran adalah maksimum 3% dari gaji yang diperhitungkan maksimum P.10.000 (sekitar Rp 2 juta). Namun demikian, iuran yang kini dikumpulkan adalah sebesar 2,5%  dari upah/ gaji yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan tenaga kerja sektor formal. Bagi sektor informal, iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta dan bagi penduduk miskin, iuran ditanggung pemerintah pusat dan daerah (Purwanto & Wibisana, 2002). Pada tahun 2003 ini, PhilHealth menerima banyak sekali permintaan dari pemberi kerja untuk memperluas jaminan dengan mencakup jaminan rawat jalan. Para pemberi kerja akan menambahkan iuran guna memperluas jaminan tersebut (Dueckue, 2003).

Tabel 2: Kompilasi Iuran Sistem Jaminan Sosial di Filipina

Program	Iuran Tenaga Kerja	Iuran Pemberi Kerja	Total
Jaminan sosial, SSS	5,04%	3,36%	8,4%
Kecelakaan kerja	-	1%	1,0%
Jaminan sosial, GSIS	9%	12%	21,0%
Kesehatan, PhilHealth	1,25%	1,25%	2,5%
Total: Swasta Pemerintah	6,29% 10,25%	5,61% 12%	11,9% 22,25%

3. THAILAND / MUANGTHAI:

Program Jaminan Sosial di Thailand/ Muangtai terdiri atas program jaminan bagi pegawai pemerintah, pegawai swasta dan program kesehatan. Program yang diatur oleh UU Jaminan Sosial di Muangtai dimulai pada tahun 1990 Pemerintah Muangtai mengeluarkan UU Jaminan Sosial, namun demikian implementasinya baru dimulai enam bulan kemudian, yaitu pada bulan Maret 1991. Dana yang terkumpul dikelola oleh suatu badan tripartit, Dewan Jaminan Sosial, yang terdiri dari 15 orang yang mewakili pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja masing-masing 5 (lima) orang. Kantor Jaminan Sosial (Social Security Office, SSO) berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Mula-mula program tersebut wajib bagi pemberi kerja dengan 20 karyawan atau lebih yang kemudian secara bertahap diwajibkan kepada pemberi kerja yang lebih kecil. Sejak 31 Mei 2002, seluruh tenaga kerja dengan satu atau lebih karyawan wajib menjadi peserta. Kini jumlah peserta SSO adalah 6,59 juta tenaga kerja di Muangtai dan seluruh tenaga kerja formal telah menjadi peserta.

Pegawai pemerintah mendapat jaminan yang dibiayai oleh anggaran belanja negara tanpa ada iuran sama sekali dari pegawai. Jaminan yang ditanggung meliputi jaminan kesehatan, pensiun dan dana lump-sum pada waktu memasuki masa pensiun.

Untuk pekerja sektor informal dan kelompok penduduk lain yang belum termasuk peserta SSO atau CSMBS untuk pegawai pemerintah, pemerintah Muangtai mengembangkan program National Health Security yang dikenal dengan kebijakan ’30 Baht’. Dalam program ini, seluruh penduduk sektor informal dan anggota keluarga tenaga kerja swasta diwajibkan mendaftar ke salah satu rumah sakit dimana mereka akan berobat jika mereka sakit. Atas dasar penduduk yang terdaftar itu, pemerintah kemudian membayar rumah sakit secara kapitasi sebesar 1.204 Baht per kepala per tahun. Penduduk yang terdaftar akan membayar sebesar 30 Baht (kira-kira Rp 6.000) sekali berobat atau sekali perawatan di rumah sakit. Biaya yang dibayar itu sudah termasuk segala pemeriksaan, obat, pembedahan, dan perawatan intensif jika diperlukan.

Manfaat program jaminan sosial pekerja swasta dan pekerja informal meliputi jaminan kesehatan, bantuan biaya persalinan, jaminan uang selama menderita cacat, santunan kematian, dana untuk anak-anak, kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jaminan kesehatan hanya diberikan kepada tenaga kerjanya, sedangkan anggota keluarga tenaga kerja dijamin melalui program ’30 Baht’. Manfaat program jaminan sosial pegawai swastapun dimulai dengan menjamin pelayanan kesehatan, baru secara bertahap pelayanan lain seperti jaminan uang waktu cacat dan jaminan hari tua diberikan kemudian. 

Pegawai pemerintah memang menikmati manfaat yang lebih baik, karena mereka sudah mendapat jaminan hari tua terlebih dahulu dan jaminan kesehatan komprehensif.  Untuk jaminan kesehatan pegawai pemerintah dikenal dengan program CSMBS, yang dijamin bukan saja pegawai, pasangan dan anaknya, orang tua pegawaipun dijamin. Jaminan yang diberikan komprehensif sehingga peserta tidak perlu lagi membayar apabila mereka memanfaatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan. Tentu saja, jika mereka mencari pelayanan dari fasilitas kesehatan dan di kelas perawatan di luar ketentuan, masyarakat harus membayar sendiri.

     Tabel 3 : Iuran Jaminan Sosial pegawai swasta di Muangtai (dalam % upah), 2003

Bentuk Jaminan	Iuran Pekerja	Iuran Pemberi Kerja	Iuran Pemerintah
Kesehatan dan persalinan	1%	1%	1%
Cacad/invalid dan kematian	1,5%	1,5%	1,5%
Santunan anak	2%	2%	1%
Hari tua (sejak 2003)	3%	3%
TOTAL	7,5%	7,5%	3,5%

Besarnya iuran untuk prgram jaminan sosial pegawai swasta ditanggung bersama antara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. Disinilah keunikan sistem jaminan sosial Muangtai, karena pemerintahpun ikut membayar iuran bagi pekerja swasta dan sektor informal. Besarnya iuran dipisahkan untuk masing-masing program yang total berjumlah 18,5% yang terdiri atas iuran pekerja dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7,5% dan iuran pemerintah sebesar 3,5%. Selain itu, pemberi kerja masih memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang besarnya bervariasi dari 0,2% - 1%; tergantung dari tingkat risiko masing-masing usaha (SSO, 2003). Besarnya upah yang diperhitungkan untuk jaminan sosial ini ditetapkan sampai jumlah maksimum Pegawai pemerintah dan pegawai sektor informal tidak membayar iuran, seluruh biaya ditanggung anggaran belanja pemerintah. Yang menarik dari pembayaran iuran jaminan sosial di Muangtai adalah bahwa besarnya iuran untuk kesehatan dan persalinan diturunkan dari tadinya 4,5% (masing-masing 1,5%) menjadi 3% (masing-masing pihak mengiur 1%) karena telah terjadi akumulasi dana yang besar karena penyelenggaraan yang bersifat nirlaba dan setiap dana yang tidak digunakan diakumulasi.

4. JERMAN :

Jerman dikenal sebagai pelopor dalam bidang asuransi sosial yang merupakan tulang punggung dari sebuah jaminan sosial modern. Asuransi sosial pertama yang diselenggarakan di Jerman pada tahun 1883 di jaman Kaisar Otto von Bismarck yang menanggung penghasilan yang hilang apabila seorang pekerja menderita sakit. Asuransi sosial kesehatan ini menjadi pintu gerbang penyelenggaraan jaminan social. Undang-undang mengatur tata cara penyelenggaraan asuransi kesehatan sedangkan penyelenggaraan asuransi kesehatan diserahkan kepada masyarakat, yang awalnya terkait dengan tempat kerja. Jumlah badan penyelenggara yang disebut sickness funds tidak dibatasi sehingga pada awalnya mencapai ribuan, yang semuanya bersifat nirlaba. Namun demikian, karena rumitnya masalah asuransi kesehatan dan perlunya angka/ bilangan besar untuk menjamin kecukupan dana maka terjadi merger (penggabungan) badan asuransi atau perpindahan peserta karena badan penyelenggara bangkrut. Kini jumlahnya tinggal 355 badan sickness funds.

Sistem yang digunakan Jerman adalah dengan mewajibkan penduduk yang memiliki upah di bawah 45.900 Euro per tahun untuk mengikuti program asuransi sosial waji,. sedangkan mereka yang berpenghasilan diatas itu boleh membeli asuransi kesehatan dari perusahaan swasta, akan tetapi sekali  pilihan itu diambil, ia harus seterusnya membeli asuransi kesehatan swasta. Akibatnya, banyak orang yang berpenghasilan diatas batas tersebutpun memiliki ikut asuransi sosial. Pada saat ini 99,8% penduduk memiliki asuransi kesehatan dan hanya 8,9% yang mengambil asuransi kesehatan swasta. Sebagian kecil penduduk (seperti militer dan penduduk sangat miskin) mendapat jaminan kesehatan melalui program khusus dari pemerintah.

Jaminan kesehatan yang ditanggung sangat besar mencakup pengobatan dan perawatan, perawatan jangka panjang, biaya transpor, obat-obatan bahkan transplantasi. Peserta bebas berobat ke dokter yang disukai atau dipercaya namun demikian pembayaran diatur melalu suatu mekanisme pembayaran kelompok ke asosiasi dokter. Asosiasi dokterlah yang mengatur pembayaran ke masing-masing anggota dokternya. Untuk pembayaran rumah sakit dilakukan dengan anggaran global dan mulai dilaksanakan sistem pembayaran per diagnosis (DRG/ Diagnosis Related Group).

Besarnya iuran untuk asuransi kesehatan kini dirasakan sangat tinggi karena mencapai 14,5% dari upah yang dibayar bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Pegawai negeri lebih banyak yang membeli asuransi kesehatan swasta karena mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 80% dari iuran (Grebe A, 2003).

5. AMERIKA SERIKAT

Jaminan sosial di Amerika pertama kali diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1935 yang pada awalnya dikenal dengan nama OASDI program (Old-Age, Survivors, and Disability Insurance).  Undang-undang jaminan sosial tersebut disetujui setelah terjadinya depresi ekonomi di Amerika di awal tahun 1930an. Awalnya, UU Jaminan Sosial Amerika tidak mencakup asuransi sosial kesehatan (Medicare). Program Medicare dalam sistem jaminan sosial di Amerika baru masuk 30 tahun kemudian, yaitu di tahun 1965 sehingga nama lain kini dikenal dengan OASDHI (H diantara D dan I sebagai singkatan dari Health). Program OASDI, tanpa kesehatan, pada hakikatnya mirip dengan program pensiun kita dimana peserta memperoleh manfaat uang tunai ketika mencapai usia pensiun, ahli waris peserta yang memenuhi syarat menerima manfaat jika peserta meninggal dan  apabila peserta menderita cacat.

Menjelang UU Jaminan Sosial di Amerika diberlakukan, usulan untuk membuat program ini sukarela juga sudah diajukan dengan alasan pelanggaran atas hak kebebasan.  Namun demikian, pilihan tersebut tidak diadopsi dalam UU karena bukti-bukti menunjukkan bahwa program sukarela tidak efektif. Sebenarnya Amerika termasuk terbelakang dalam mengembangkan jaminan sosialnya dibandingkan dengan Jerman dan Inggris (Rejda, 1988).

Pada prinsipnya, sistem Jaminan Sosial di Amerika diselenggarakan dengan satu undang-undang dan diselenggarakan olah satu badan pemerintah (Social Security Administration). Dengan demikian, program Jaminan Sosial Amerika bersifat monopolistik dan mencakup jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Hanya saja, jaminan kesehatannya (Medicare) terbatas untuk penduduk berusia 65 tahun keatas atau yang menderita cacat tetap atau penderita sakit ginjal yang mematikan. Seluruh penduduk, apakah ia pegawai swasta maupun pegawai pemerintah harus masuk program jaminan sosial sehingga perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu negara bagian ke negara bagian lain tidak menjadi masalah. Untuk itu, setiap penduduk harus memiliki nomor jaminan sosial (9 digit) yang berlaku untuk segala macam urusan seperti sebagai nomor pajak, kartu SIM, bersekolah, menjadi nasabah bank, dan berbagai urusan kehidupan lainnya.

Manfaat yang diberikan berupa jaminan pensiun yang dibayarkan menurut sistem pay as you go dimana iuran dibayarkan oleh tenaga kerja yang aktif bekerja dan pemberi kerja, sedangkan manfaat bagi pensiunan dibayarkan dari  iuran tenaga kerja pada tahun yang sama. Artinya, pensiun bagi penduduk Amerika dibayar oleh tenaga kerja yang masih aktif, bukan dari tabungan pensiunan pada masa lalu. Begitu juga untuk jaminan cacat, pensiun ahli waris, dan Medicare. Jaminan pensiun diberikan berkaitan dengan tingkat penghasilan penduduk terakhir dan lamanya seorang penduduk mengiur. Besarnya pensiun yang menjadi hak setiap penduduk dapat dilihat dari website yang setiap orang dapat menghitung atau melihat haknya setiap saat.

Program Medicare hanya diberikan kepada seluruh penduduk yang mencapai usia 66 tahun atau lebih atau penduduk yang lebih muda akan tetapi menderita cacad tetap atau menderita penyakit ginjal yang memerlukan hemodialisa atau transplantasi ginjal. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada pensiunan terbatas pada jaminan rawat inap di rumah sakit dan jaminan perawatan jangka panjang. Program ini disebut Medicare Part A yang menjadi hak semua lansia. Untuk jaminan rawat jalan, penduduk lansia harus membeli asuransi kesehatan swasta dengan 75% premi disubsidi Medicare. Program rawat jalan ini bersifat sukarela dengan insentif premi dari Medicare. Untuk mendapatkan hak jaminan sosial, setiap orang harus memenuhi kualifikasi masa iuran dan besarnya iuran yang dikonversi dalam sistem poin. Program kecelakaan kerja dikelola tersendiri oleh masing-masing negara bagian (state) dan diatur dengan peraturan negara bagian.

Iuran untuk program jaminan sosial dikumpulkan bersamaan dengan pembayaran pajak secara umum dan karenanya disebut social security tax. Hanya saja dana - dana jaminan sosial tidak masuk ke kas negara akan tetapi langsung masuk kedalam tiga jenis dana (trust fund) yaitu Dana Jaminan Hari Tua dan Ahli Waris (old-age and Survivors Insurance, OASI), Dana Asuransi Disabilitas (SSDI), dan Dana Medicare. Besarnya iuran tenaga kerja adalah 7,65% dan pemberi kerja juga mengiur sebesar 7,65% untuk program OASI dan masing-masing 0,9% untuk program SSDI, serta masing-masing 1,45% untuk program Medicare. Total iuran pekerja menjadi 15,3% dari upah dengan maksimum upah sebesar US$ 62.500 setahun yang setiap tahun dinaikan sesuai dengan indeks yang telah disusun oleh badan penyelenggara (SSA) yang berada di bawah Departemen Pelayanan Sosial (Butler, 1999).

          Untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin (yang sekarang mencapai hampir 40 juta jiwa)  pemerintah (pusat dan negara bagian) menyediakan program Medicaid yangbersifat inkind dimana penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan beberapa ketentuan pembatas untuk mencegah pemanfaatan pelayanan kesehatan yang berlebihan (over utilization). Selain itu pemerintah juga menyediakan kupon bahan makanan gratis dan masyarakat miskin bisa mengambilnya dengan antri di kantor2 pelayanan sosial.

          Asuransi kesehatan di AS sangat didominasi oleh perusahaan askes swasta yang bermotif mencari laba (for profit) sehingga masalah pembiayaan kesehatan menjadi sangat rumit. Masing-masing perusahaan asuransi tersebut bersaing ketat untuk menciptakan produk agar tetap diminati oleh masyarakat. Ketatnya persaingan membuat sistem askes di AS didominasi oleh upaya-upaya untuk meningkatkan kendali biaya dan kendali mutu.  Upaya ini dimulai dengan organisasi HMO (Health Maintenance Organization)  di California yang sebelumnya dipelopori oleh dr. Garfield dari perusanaan Kaiser.  Dalam mengelola program jaminan kesehatan pegawai perusahaan dr. Garfield berhasilmengembangkan model pengelolaan asuransi kesehatan yang “managed care” yaitu  biaya terkendali semenatara kualitas pelayanan diupayakan terjaga. Managed care ini merupakan upaya bersama antara tripartite yaitu badan asuransi, penyedia pelayanan kesehatan dan  peserta. Kendali aturan ada pada tiga pihak ini.

          Model “ managed care” dari HMO tersebut kemudian  juga diadopsi oleh pemerintah ketika mengelola Medicaid dan Medicare yang ternyata sangat membebani anggaran pemerintah karena kecenderungan over utilization dari peserta dan provider pelayanan kesehatan. Dalam perkembangannya upaya managed care ini juga diadopsi oleh badan asuransi kesehatan swasta lainnya. Pemerintah Indonesia (lewat Departemen Kesehatan) juga mengadopsi konsep managed care ini dalam mengembangkan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) di tahun 1986 dan berkembang sampai dengan akhir dekade 90an.  Upaya managed care ini juga mengilhami PT. Askes Indonesia dalam mengelola asuransi kesehatan sosial untuk PNS dan pensiunan serta PT. Jamsostek untuk komponen jaminan kesehatannya.